barangkali orang akan berkata: “bukankah Islam itu bersifat ‘demokratis’? kita jawab: Islam bersifat ‘demokratis’ dengan arti bahwa Islam itu anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah majelis syura. Dalam Parlemen Negara Islam, tidaklah akan dipermusyawaratkan terlebih dahulu apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu, apakah perlu diadakan pembasmian meminum arak atau tidak. Tidak ditunggu persetujuan parlemen untuk penghapusan judi dan kecabulan, tdan tidak perlu dimusyawarahkan apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyirikan atau tidak, dan sebagainya. Bukan! ini semua bukan hak musyawarat Parlemen. Yang mungkin diperbincangkan ialah cara-caranya untuk menjalankan semua hukum itu. Adapun prinsip dan kaedah sudah tetap, tidak boleh dibongkar-bongkar lagi, tidak mesti diserahkan pula lebih dulu kepada hasil undian menurut sistem “separo-tambah-satu-suara”. Tidak mungkin dan tidak boleh diserahkan lebih dulu kepada hasilnya perundang-undangan, kepada turun-naiknya pasang politik kenegaraan. kita akui demokrasi, baik! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman instelling-instelling demokrasi. Perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi ia tidak pula sunyi dari pelbagai sifat-sifat yang berbahaya. Kita orang Islam cukup mengenal apakah akibatnya demokrasi itu telah merosot menjadi “partai”-cratie atau menjadi “kliek-partie” lengkap dengan segala main pencak dan sunglap di belakang layarnya. Dalam hal ini antara lain Kemal Pasya sendiri adalah seorang yang amat cakap dan licin mempergunakan segala “cratie” itu dalam peranan silat politik. Kalau oleh karena ini, oleh karena Islam tidak hendak menggantungkan semua keputusan dan oeraturannya kepada yang dinamakan demokrasi semacam itu, kalau oleh karena itu Islam tidak hendak dinamakan bersifat demokratis, itu terserah! Islam adalah suatu pengertian suatu paham, suatu bergrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100%, bukan otokrasi 100%. Islam itu….., ya Islam! (Muhammad Natsir, dalam menanggapi rangkaian tulisan Ir Soekarno, ‘Memudakan Pengertian Islam’)
View Separately

barangkali orang akan berkata: “bukankah Islam itu bersifat ‘demokratis’? kita jawab: Islam bersifat ‘demokratis’ dengan arti bahwa Islam itu anti istibdad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Islam itu semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah majelis syura. Dalam Parlemen Negara Islam, tidaklah akan dipermusyawaratkan terlebih dahulu apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan parlemen terlebih dahulu, apakah perlu diadakan pembasmian meminum arak atau tidak. Tidak ditunggu persetujuan parlemen untuk penghapusan judi dan kecabulan, tdan tidak perlu dimusyawarahkan apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyirikan atau tidak, dan sebagainya. Bukan! ini semua bukan hak musyawarat Parlemen.

Yang mungkin diperbincangkan ialah cara-caranya untuk menjalankan semua hukum itu. Adapun prinsip dan kaedah sudah tetap, tidak boleh dibongkar-bongkar lagi, tidak mesti diserahkan pula lebih dulu kepada hasil undian menurut sistem “separo-tambah-satu-suara”. Tidak mungkin dan tidak boleh diserahkan lebih dulu kepada hasilnya perundang-undangan, kepada turun-naiknya pasang politik kenegaraan.

kita akui demokrasi, baik! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman instelling-instelling demokrasi. Perjalanan demokrasi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi ia tidak pula sunyi dari pelbagai sifat-sifat yang berbahaya.

Kita orang Islam cukup mengenal apakah akibatnya demokrasi itu telah merosot menjadi “partai”-cratie atau menjadi “kliek-partie” lengkap dengan segala main pencak dan sunglap di belakang layarnya. Dalam hal ini antara lain Kemal Pasya sendiri adalah seorang yang amat cakap dan licin mempergunakan segala “cratie” itu dalam peranan silat politik. Kalau oleh karena ini, oleh karena Islam tidak hendak menggantungkan semua keputusan dan oeraturannya kepada yang dinamakan demokrasi semacam itu, kalau oleh karena itu Islam tidak hendak dinamakan bersifat demokratis, itu terserah! Islam adalah suatu pengertian suatu paham, suatu bergrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100%, bukan otokrasi 100%. Islam itu….., ya Islam!

(Muhammad Natsir, dalam menanggapi rangkaian tulisan Ir Soekarno, ‘Memudakan Pengertian Islam’)

3 Notes/ Hide

  1. riopale posted this